STUDI KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAERAH

Rezumat

Pangan dalam kehidupan sehari -hari merupakan kebutuhan pokok. Tanpa pemenuhan pangan, tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mengingat sebagian besar ketersediaan asupan gizi diperoleh dari berbagai jenis sumber makanan. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu hingga daging dan ikan. Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaiTim Kelompok Kerjakebertahanan pangan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan membangun sinkronisasi dan harmonisasi ketahanan pangan dengan DKP Kabupaten/Kota, melalui koordinasi yang terencana dan dilaksanakan sebagaimana tercantum di dalamPeraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan penelitian untukmengetahui bentuk dan aspekyang berkenaan dengan KoordinasiDKPProvinsi Kalimantan Timurkepada DKPKabupaten Dan Kota Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saladana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi terjadiberpolavertikaldan horizontal.Konteks vertikal tentu koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Sedangkan koordinasi horizontaldalam rangka mendukungkoordinasi vertikal.
Maksudnya adalah bahwa DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DKP Kabupaten/Kota harus memperoleh dukungan dari stakeholdersyang memiliki tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan terpenuhinyakebutuhan pangan dan mengurangi daerah yang memiliki kerawanan pangan.Stakeholders tersebut diantaranya Dinas Pertanian berkenaan dengan produksi pangan, Dinas Peternakan berkenaan dengan produksiternak, Dinas Kesehatan berkenaan dengan nilai gizi dan kesehatan masyarakat, serta sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD)lain, hingga dukungan dari Pemerintah Desa dimana lokasi pertanian lebi