Journal of Policy & Bureaucracy Management
Journal of Policy & Bureaucracy Management (JPBM) diterbitkan oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dua kali dalam setahun (Mei dan November). Jurnal ini mencakup isu dan praktik dalam bidang kebijakan publik, manajemen publk dan administrasi publik. Seluruh artikel yang dikirimkan akan ditinjau oleh mitra bestari dan dapat diedit. Semua tinjauan bersifat double-blind. Semua artikel memiliki nomor DOI dan terindeks di DOAJ dan Google Schoolar.
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Pemerintah Daerah memainkan peran penting dalam ketanggapan bencana, yakni sebelum, pada saat hingga setelah terjadinya bencana. Namun masyarakat memiliki sikap terhadap kebijakan, yang terbentuk secara mendasar dari adanya nilai-nilai kepercayaan untuk selanjutnya memunculkan penerimaan diri terhadap kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Penelitian ini berfokus meneliti nilai penting dari kepercayaan publik pada kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kota Samarinda. Penelitian ini bersifat analitis deskriptif yang menggunakan pendekatan campuran. Data kuantitatif dikumpulkan melalui metode survei, sedangkan data kualitatif dikumpulkan dari teknik observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kota Samarinda dengan ukuran sampel sebanyak 193 orang. Data dikumpulkan selama dua minggu menggunakan kuesioner daring yang telah diuji reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Samarinda memiliki kepercayaan yang baik terhadap pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana Covid-19 yang dituangkan dalam kebijakan penerapan protokol kesehatan, vaksinasi Covid-19 dan mempercayai kesungguhan tindakan pemerintah untuk publik. Kepercayaan publik terhadap beraneka tindakan pemerintah dalam mitigasi bencana Covid-19 merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan penanganan bencana secara bersama.
Hak Cipta (c) 2021 Fajar Apriani, Arbainah Saidi, Ady Darmawan, Ramadhan Aunur Rahman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS DAN EFIESIENSI PENERAPAN APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN PASPOR ONLINE DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI SAMARINDA
Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) merupakan inovasi pada pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor). Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi penerapan APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda dan mendeskripsikan secara menyeluruh tentang perbedaan penerapan antrian offline dengan antrian online menggunakan APAPO, serta faktor penghambat dalam penerapan aplikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan APAPO di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Samarinda telah berjalan efektif dan efisien, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya antrian panjang yang terjadi, kuota pemohon paspor pada APAPO yang disediakan selalu tersedia, tidak terjadi pungutan liar atau tidak ada lagi praktek percaloan dalam pelayanan paspor. Sosialisasi APAPO telah diadakan melalui media sosial dan media cetak. Adanya APAPO ini sangat membantu masyarakat untuk lebih efektif dalam membuat paspor juga menjadi lebih efisien karena menghemat waktu dan biaya dibandingkan menggunakan antrian offline. Temuan lainnya yaitu adanya faktor penghambat dalam penerapan APAPO berupa kendala kualitas jaringan, aplikasi yang terkadang error, website yang tidak dapat dijangkau untuk mendaftar secara online, dan APAPO yang hanya dapat diunggah melalui handphone dengan sistem android.
Hak Cipta (c) 2021 Mita Harmitalia, Bambang Irawan, Thalita Rifda Khaerani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA
Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak atas hak asasinya, salah satunya yaitu memiliki identitas yang tercatat dalam dokumen negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada komunikasi, pemanfaatan, pelaksana (implementors) yang terlibat dan struktur birokrasi serta faktor penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Dari segi komunikasi, pemberian sosialisasi KIA masih minim serta jumlah penerbitan KIA yang masih tertinggal jauh dari jumlah anak usia 0-16 tahun di Kota Samarinda, artinya bahwa masih banyak anak-anak yang belum mendaftar KIA. Kemudian pemanfaatan KIA juga belum dirasakan secara keseluruhan oleh masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat serta pemanfaatan KIA melalui upaya kerjasama dengan kemitraan bisnis dalam pemberian diskon belanja atau rekreasi juga belum terealisasi sesuai harapan akibat adanya pandemi COVID-19. Walaupun dari segi pelaksana (implementors) yang terlibat dan struktur birokrasi sudah baik.
Hak Cipta (c) 2021 Noormila Faujiah, Muhammad Zainal Arifin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
NETWORKING GOVERNANCE DALAM PENERAPAN SMART BRANDING CITRA NIAGA KOTA SAMARINDA
Salah satu upaya menjadikan Kota Samarinda sebagai kota yang layak huni adalah melalui optimalisasi smart branding. Untuk mewujudkan smart branding di Kota Samarinda, kerjasama antar semua sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan. Citra Niaga memiliki area yang menampilkan ciri khas produk Kota Samarinda dan sebagai ruang publik untuk kegiatan masyarakat. Ini telah menjadi potensi Citra Niaga yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi Kota Samarinda, sehingga penerapan smart branding di Citra Niaga dilakukan untuk memaksimalkan kawasan Citra Niaga sebagai upaya mewujudkan wajah Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Tata Kelola jejaring pemerintah dalam penerapan smart branding di Citra Niaga Kota Samarinda dan mengidentifikasi faktor pendukung juga penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah Kota Samarinda memiliki tujuan dalam membangun jejaring dalam pelaksanaan smart branding di Citra Niaga untuk mencapai nilai pariwisata, investasi dan wajah kota. Pelaksanaan jejaring di Citra Niaga sudah cukup baik di kalangan internal pemerintah, namun belum ada keterlibatan pihak swasta secara khusus di dalam jejaring ini.
Hak Cipta (c) 2021 Gusti Naufal Rizky Perdana, Sonya Soraya Ghazlina, Rizky Pratama, Cathas Teguh Prakoso https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
Badan Pengawas Pemilihan Umum berperan dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip atau nilai-nilai demokrasi demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Kantor Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan merupakan lokasi penelitian yang dipilih. Fokus penelitian merupakan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan menggunakan proses manajemen strategi. Tujuan penelitian yaitu mengetahui bagaimana strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyelenggara pemilu pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sudah berjalan sesuai dengan perencanaan strategi yang dibuat. Dilihat dari analisis SWOT, yang menghasilkan kuadran I yaitu mendukung strategi agresif menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung selatan memiliki kekuatan serta peluang yang besar dalam situasi yang menguntungkan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan meminimalisir kekurangan serta ancaman di sekitarnya.
Hak Cipta (c) 2021 Siti Muslimah, Dedy Hermawan, Nur Efendi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN UNTUK RESAPAN AIR DI KELURAHAN KANAAN DAN GUNUNG TELIHAN KOTA BONTANG
Penataan ruang di Kota Bontang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2032. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi penaatan ruang kawasan perkotaan untuk daerah resapan air berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, serta untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian mengenai implementasi penataan ruang kawasan perkotaan untuk daerah resapan air yang meliputi (1) keterpaduan penataan ruang, (2) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penataan ruang, (3) keberlanjutan penataan ruang, (4) keberhasilan penataan ruang, (5) kepastian hukum penataan ruang, serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut berdasarkan model Edwards III. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 di Kota Bontang dalam penataan ruang kawasan perkotaan untuk resapan air di Kelurahan Kanaan dan Gunung Telihan sudah dilaksanakan namun belum berjalan dengan maksimal karena masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran tata ruang serta belum dioptimalkannya tindakan-tindakan preventif. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu masih kurangnya komunikasi dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga pemahaman mengenai Peraturan Daerah ini masih belum merata di masyarakat.
Hak Cipta (c) 2021 Andi Tenri Rawe, Aji Ratna Kusuma, Fajar Apriani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
STUDI KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEPADA DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KOTA DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pangan dalam kehidupan sehari -hari merupakan kebutuhan pokok. Tanpa pemenuhan pangan, tentu tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Mengingat sebagian besar ketersediaan asupan gizi diperoleh dari berbagai jenis sumber makanan. Mulai dari beras, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, susu hingga daging dan ikan. Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagaiTim Kelompok Kerjakebertahanan pangan pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan membangun sinkronisasi dan harmonisasi ketahanan pangan dengan DKP Kabupaten/Kota, melalui koordinasi yang terencana dan dilaksanakan sebagaimana tercantum di dalamPeraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan penelitian untukmengetahui bentuk dan aspekyang berkenaan dengan KoordinasiDKPProvinsi Kalimantan Timurkepada DKPKabupaten Dan Kota Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Daerah.Penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif dengan sifat deskriptif, dengan analisis data menggunakan Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman, dan Saladana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi terjadiberpolavertikaldan horizontal.Konteks vertikal tentu koordinasi yang dilakukan oleh DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada DKP Kabupaten/Kota, begitupun sebaliknya. Sedangkan koordinasi horizontaldalam rangka mendukungkoordinasi vertikal. Maksudnya adalah bahwa DKP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun DKP Kabupaten/Kota harus memperoleh dukungan dari stakeholdersyang memiliki tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan terpenuhinyakebutuhan pangan dan mengurangi daerah yang memiliki kerawanan pangan.Stakeholders tersebut diantaranya Dinas Pertanian berkenaan dengan produksi pangan, Dinas Peternakan berkenaan dengan produksiternak, Dinas Kesehatan berkenaan dengan nilai gizi dan kesehatan masyarakat, serta sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD)lain, hingga dukungan dari Pemerintah Desa dimana lokasi pertanian lebi
Hak Cipta (c) 2021 Abd Rachim AF, zulkifli https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI PEDESAAN PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM KHUSUS BAGI PEREMPUAN DI DESA PERANGAT SELATAN KECAMATAN MARANGKAYU
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diluncurkan pemerintah guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui Program Simpan Pinjam Khusus Bagi Perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan lokasi penelitian yang dipilih. Fokus penelitian ditentukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PNPM-MP pada Program Simpan Pinjam Khusus Bagi Perempuan belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para peminjam dana untuk mengembangkan usaha yang telah mereka ajukan di dalam proposal padahal dana pinjaman telah diperoleh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setiap bulannya, masih terjadi penunggakan pembayaran pinjaman kepada tim UPK. Penghambat dalam implementasi program tersebut yaitu tidak adanya evaluasi oleh tim UPK PNPM-MP
Hak Cipta (c) 2021 Rahmawati, Heryono Susilo Utomo, Santi Rande https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI BULUMINUNG OLEH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Pembangunan Kawasan Industri dapat mendorong pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu dan memberikan outcome yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menambah pendapatan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembangunan Kawasan Industri Buluminung oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Pembangunan Kawasan Industri Buluminung dalam penelitian ini dilihat dari tahap persiapan yang meliputi pemilihan lokasi, analisa efek berganda dan penyusunan dokumen serta faktor penghambat pembangunan Kawasan Industri Buluminung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Buluminung oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tepat dikarenakan posisinya yang strategis dan memiliki potensi bahan baku lokal dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun untuk menjadi sebuah kawasan industri masih banyak yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Penunjukan sebagian wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Ibukota Negara menjadi faktor penghambat upaya pembangunan Kawasan Industri Buluminung karena mempengaruhi pola tata ruang, selain membuat pemerintah kurang fokus.
Hak Cipta (c) 2021 Sahril Syamsul https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi komoditas-komoditas unggulan non migas, salah satunya yaitu sarang walet yang saat ini menjadi potensi unggulan. Pungutan pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang walet di Kota Samarinda telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Dengan mempergunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda dalam penelitian ini diteliti pada pendataan dan pendaftaran wajib pajak sarang burung walet, penetapan tarif pajak sarang burung walet dan pemungutan dan penyetoran pajak sarang burung wallet serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif dan Pelaksanaan Pungutan Pajak Sarang Burung Walet belum maksimal karena masih belum memenuhi standar kriteria penerapan pungutan pajak, masih belum meratanya asas keadilan dalam penentuan pajak sarang burung walet serta masih ditemukannya banyak kendala dalam pelaksanaan pungutan pajak sarang burung walet. Kendala yang dihadapi antara lain mulai dari peraturan, pemahaman pegawai, jumlah pegawai, komitmen pegawai, kendala di lapangan pada proses pendataan, potensi sarang burung walet, lingkungan, ekonomi, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih minim, sampai dengan koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang menangani maupun terlibat dalam usaha sarang burung walet yang ada di Kota Samarinda.
Hak Cipta (c) 2021 Fitri Nurani, Enos Paselle, Tri Susilowati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
SINKRONISASI RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DENGAN RPJMD 2019-2023 DAN VISI MISI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Pembangunan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk memperkuat lini sektor pertanian sebagai salah satu penyangga struktur ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur. Maka harus terjadi sinkronisasi antara program dan kegiatan Dinas Perkebunan yang tertuang dalam rencana strategis dengan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 yang merupakan implementasi Visi-Misi Pemerintahan Gubernur Kalimantan Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur/dokumen Dinas Perkebunan, hasil penelitian menunjukkan Dinas Perkebunan telah membuat Renstra yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Provinsi Kaltim periode 2019-2020 yang tertuang dan dipercaya berkontribusi besar terhadap mencapai misi ke-2 dan ke-4 sesuai visi -misi Gubernur. Pemahaman yang utuh dan benar terhadap struktur Renstra Dinas Perkebunan menjadi awal pelaksanaan evaluasi kesesuaian kontribusi terhadap pencapaian visi misi Gubernur sebagai dasar evaluasi kinerja dinas tersebut disertai dengan analisis terhadap data yang terkini dan terverifikasi. Adanya usulan dan penyesuaian strategi serta arah kebijakan, program dan kegiatan beserta target dengan maksud mengikuti hasil sebuah kajian atau konsep harus didahului oleh perubahan RPJMD terlebih dahulu. Pada 2019 sektor pertanian dalam arti luas berkontribusi 7,92 % terhadap PDRB Kaltim yakni sub sektor perkebunan sebesar 54,80 %. Dinas Perkebunan tidak hanya berkontribusi pada pencapaian misi ke-2, namun secara langsung dan tidak langsung berkontribusi aktif dalam pencapaian sasaran penurunan emisi gas rumah kaca sesuai tujuan yang telah ditetapkan pada misi ke-4 dalam RPJMD 2019-2023. Untuk mengawasi usaha perkebunan, telah dikembangkan Web-GIS dan SIP Perkebunan berbasis spatial yang digunakan dalam proses perijinan, penataan perijinan serta pengembangan kebun rakyat agar sesuai dengan arahan RTRW dalam pemanfaatan ruang perkebunan di Kalimantan Timur.
Hak Cipta (c) 2020 Abd Rachim AF, Muhammad Habibi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KUALIFIKASI SUNSEA RESORT MARATUA SEBAGAI RESORT BERBINTANG LIMA
Pengembangan daerah tujuan wisata membutuhkan upaya-upaya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di bidang sektor pariwisata. Resort sebagai salah satu penunjang sektor pariwisata yang dapat menawarkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan bagi para wisatawan, tentu menjadi hal yang patut disediakan oleh para pengusaha di bidang pariwisata, mulai dari tipe non bintang hingga resort berbintang. Penelitian ini dilakukan di Sunsea Resort yang terletak di Pulau Maratua, Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sunsea Resort sangat belum memenuhi standar fasilitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013 terkait dalam hal pengembangan produk, sarana rekreasi, dan akomodasi lainnya. Sunsea Resort baru memenuhi standarisasi produk hotel bintang tiga. Sunsea Resort terkendala oleh hambatan-hambatan yang terkait dengan aksesibilitas, diantaranya masih terbatasnya ketersediaan kebutuhan logistik di Pulau Maratua sehingga harus memesan ke luar daerah, tidak adanya jaringan seluler dan internet, serta kurangnya tenaga ahli konstruksi lokal sehingga masih harus mendatangkan dari luar daerah untuk melakukan upaya-upaya pengembangan hotel.
Hak Cipta (c) 2020 Muhammad Fauzan Noor, I Wayan Lanang Nala, Jaka Fadillah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM LABUAN CERMIN OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BERAU
Pariwisata merupakan salah satu potensi andalan Kabupaten Berau untuk dikembangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan sejumlah kebijakan, diantaranya meningkatkan promosi obyek wisata alam dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Cermin di Kecamatan Biduk-Biduk oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau sudah berjalan cukup baik. Namun terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran dan status kawasan, keterbatasan aksesibilitas menuju obyek wisata, agen tour and travel yang belum terkoordinir dengan baik, kurangnya pemahaman masyarakat tentang kemitraan. Masyarakat sudah cukup aktif dalam pembangunan infrastruktur. Namun masih ada beberapa masyarakat yang masih kurang peduli dengan pembangunan yang terjadi di desa mereka.
Hak Cipta (c) 2020 Agus Neksen Neri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
REFORMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELALUI PROGRAM "KOTAKU" DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS
Pelaksanaan reforma agraria tentunya mengalami hambatan salah satu masalah yang dihadapi ialah sengketa agraria. Penataan kepenggunaan, kepemilikan, serta kemanfaatan lahan berlandaskan kepada rancangan pembangunan berupa permukiman layak huni bagi masyarakat Kota Samarinda. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja masalah sengketa agraria dan bagaimana reforma agraria yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelesaikan sengketa agraria yang ada pada bantaran Sungai Karang Mumus di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. Melalui kebijakan pemerintah yang tertuang pada penerbitan Program “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh) diharapkan dapat mencegah, menangani, serta mengurangi jumlah angka kawasan kumuh yang ada pada bantaran Sungai Karang Mumus dengan cara pendekatan manusiawi dalam penyelesaian sengketa agraria serta pemberdayaan secara fisik dan non fisik pada kawasan tersebut.
Hak Cipta (c) 2020 M. Gilang Akbar Ramadhan, Ahwil, Anggit Dwi Hasti Oenawan, Saydati Hastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Budaya dan Pendidikan Bahasa Penduduk Baru dalam Kebijakan Arah Selatan Baru Taiwan
As an immigration country, Taiwan has a variety of cultures, both local and foreign cultures that are brought with by new immigrants, one of which is a new resident from Southeast Asia who settled in Taiwan because of transnational marriage between Southeast Asian women and Taiwanese men. The differences in culture, economic capacity, and educational level of Southeast Asian new residents with local Taiwanese create stigma and stereotypes in society, which then worsen due to a lack of communication and cultural introduction. To bridge the problem, Tsai Ing-wen government through the New Southbound Policy (NSP) is persistent in promoting the culture of new residents by organizing various routine cultural activities so that local Taiwanese understand and accept the new resident culture. Apart from promoting culture, the government has also established Southeast Asian languages as one of the mother tongues that can be learned in elementary school. To prepare for the procurement of Southeast Asian Languages lessons in the 2019 curriculum, starting in 2016 the government is developing textbooks for the primary and secondary school levels, as well as training 7 Southeast Asian language teachers, starting in 2017 some universities also hold proficiency tests for Southeast Asian language. Even though there are still obstacles, the development of culture and language shows positive results. The Established Southeast Asian Language Department and Southeast Asian Research Department by 4 Taiwanese universities have attested to the increasing interest in learning Southeast Asian languages and things.
Hak Cipta (c) 2020 Yufita Ng https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN BERBASIS E-LIBRARY PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BALIKPAPAN
Adanya perpustakaan berbasis e-library diharapkan dapat menjawab kebutuhan informasi dan memberikan kegiatan serta bahan bacaan yang menarik bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen perpustakaan berbasis e-library di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan, yaitu dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan (input, proses dan output) dan evaluasi sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan telah melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen meskipun belum maksimal. Pengelolaan sistem informasi manajemen masih terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai internet dan tidak bisa menggunakan barang-barang elektronik. Maka dari itu peneliti memberikan solusi untuk menambah jumlah e-book pada aplikasi dan meningkatkan sosialisasi yang lebih dekat dan rutin kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi iBalikpapan.
Hak Cipta (c) 2020 Journal of Policy & Bureaucracy Management https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KUALITAS PERIJINAN BERBASIS OSS (OPEN SINGLE SUBMISSION) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
Adaptive Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian dan perubahan lingkungan sehingga relevan dan efektif untuk tujuan jangka panjang. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis pelayanan perizinan Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yang beradaptasi dengan merespon perkembangan iklim usaha di Kota Samarinda, serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan OSS pada DPMPTSP Kota Samarinda lebih efisien berkaitan dengan proses administrasi, biaya dan tenaga, dan tidak ada kertas yang digunakan. Dalam hal pemenuhan tidak dapat memenuhi janji perizinan terpadu atau terintegrasi sepenuhnya. Untuk ketersediaan sistem, belum tersedia akses dalam bentuk aplikasi di smartphone. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya berasal dari pelaku usaha yang tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dasar empat komitmen.
ANALISIS PELAYANAN PUBLIK PASCA REFORMASI DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI
Sejak peristiwa reformasi tahun 1998, perubahan sistem pelayanan publik telah menjadi tujuan pokok saat krisis melanda ekonomi dan politik. Tetapi justru reformasi dalam pelayanan publik masih jauh dari harapan dibandingkan dengan reformasi politik dan reformasi perundang-undangan. Masyarakat yang juga sebagai subyek dalam proses pelayanan publik kepada proses birokrasi administrasi publik juga melakukan upaya perbaikan. Dalam penelitian ini mencoba memberikan gambaran-gambaran awal tentang analisis pelayanan publik pasca reformasi dalam tinjauan Sosiologi.
IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM ANAK DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KOTA SAMARINDA
Dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang, Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang melaksanakan sejumlah program kegiatan, salah satunya adalah program forum anak dan dikukuhkan sebagai Kecamatan Layak Anak (KLA) tahun 2015. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program forum anak dalam rangka penanggulangan kenakalan anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program forum anak di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik melalui adanya komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi yang baik, walaupun sumberdaya masih terkendala terutama dalam hal sumberdaya manusia dari pihak orangtua anak dan finansial program. Implementasi program forum anak tersebut masih terhambat oleh kurangnya pengetahuan orangtua tentang forum anak yang menyebabkan masih kurangnya partisipasi orangtua maupun anak-anaknya untuk menjadi pengelola program forum anak. Namun implementasi program forum anak terdukung oleh kerjasama lintas sektoral yang baik antara Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang dengan berbagai pihak terkait.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHIJAUAN KOTA DI SAMARINDA
Penghijauan kota merupakan kegiatan pengisian ruang terbuka lingkungan dalam menangani krisis lingkungan di tengah pesatnya pembangunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Samarinda hanya mencapai 4,62 persen dari luas wilayah Kota Samarinda, disamping masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Samarinda dalam melindungi tanaman penghijauan dan pohon-pohon pelindung. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penghijauan Kota beserta faktor-faktor penghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghijauan Kota Samarinda belum terlaksana dengan optimal sebab masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui aturan yang jelas mengenai izin dalam penebangan dan pemangkasan tanaman penghijauan termasuk pengangkutan hasil penebangan dan pemangkasannya akibat masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor penghambat penghijauan kota di Samarinda antara lain kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan penghijauan, kepedulian masyarakat yang kurang terhadap penghijauan kota serta adanya ketidaksesuaian laporan masyarakat kepada Pemerintah Kota Samarinda terkait penghijauan kota.